Sebanyak 30 item atau buku ditemukan

Studi Kelayakan Bisnis

Edisi Revisi

Buku ini membahas tuntas studi kelayakan bisnis yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang hendak membuka usaha atau menanamkan investasi baru. Pembahasan dimulai dari konsep dan pengertian dasar hingga seluruh aspek yang terkait dengan studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik operasi, manajemen, organisasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian Studi Kelayakan Bisnis (SKB) adalah: Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak ...

Pendidikan Kewarganegaraan

Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era Reformasi, dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) sangat penting, artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti hal tersebut, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Buku yang ada di tangan pembaca ini, mendukung model dan strategi pembelajaran. Di sini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global. Diharapkan dengan demikian, mahasiswa—sebagai pemuda harapan masa depan bangsa—dapat mengembangkan negara dan bangsa dengan ide-ide yang berlandaskan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan

Terbentuknya negara Indonesia tidak sekadar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan dalam rangka mempertahankan dan merawat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju terciptanya situasi yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat. Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum serta keragaman, untuk menjadi generasi yang berkepribadian dan bertanggung jawab. Konten atau materi dalam buku ini sistematis dan komprehensif sehingga layak untuk dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa dan semua pihak yang ingin memahami seluk-beluk kewarganegaraan, baik itu dalam konteks akademik maupun praktis. Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran ...

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum ...

Pendidikan Kewarganegaraan

NKRI Harga Mati Edisi Pertama

Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik. Dengan demikian, materinya dapat dipakai untuk melandasi kajian komunikasi yang dilakukan di perguruan tinggi, seperti mahasiswa dan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Dakwah, Komunikasi Visual, dan juga untuk mereka yang sedang menulis tesis maupun disertasi di bidang Ilmu Komunikasi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik.

Pengantar Sosiologi Pasar

Tiga kekuatan utama yang mengatur, memengaruhi dan mengubah kehidupan umat manusia adalah negara, pasar, dan civil society. Pasar merupakan institusi ekonomi yang menggerakkan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dan jasa. Permintaan dan penawaran merupakan kekuatan pasar yang dapat mengubah kehidupan umat manusia. Ketika bandul permintaan dan penawaran pasar Berfluktuasi kencang, maka ketahanan ekonomi masyarakat turut pula bergoyang seirama dengan positif-negatifnya fluktuasi tersebut. Pasar merupakan salah satu kajian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh sebab itu, pada beberapa perguruan tinggi menetapkan sosiologi pasar menjadi matakuliah tersendiri dalam kurikulum sosiologi. Sementara pergurua tinggi yang lain menjadikan pasar sebagai pokok persoalan penting dalam sosiologi ekonomi. Dari perkembangan keilmuan, sosiologi pasar, bisa dikatakan sebagai cabang terbaru dari sosiologi, yang bisa dilepaskan dari sosiologi ekonomi.Kehadiran buku Pengantar Sosiologi Pasar tidak terlepas dari reaksi terhadap perkembangan sosiologi di tingkat global di satu sisi; dan perkembangan penelitian yang dilakukan olehberbagai mahasiswa sosiologi dari berbagai strata dan dari bermacam perguruan tinggi di Indonesia, di sisi lain. Buku ini, merupakan tanggapan akademik terhadap perkembangan studi pasar yang begitu pesat. Sementara buku teks atau buku ajar berbahasa Indonesia yang tersedia sangat terbatas, bila tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia

Dari perkembangan keilmuan, sosiologi pasar, bisa dikatakan sebagai cabang terbaru dari sosiologi, yang bisa dilepaskan dari sosiologi ekonomi.Kehadiran buku Pengantar Sosiologi Pasar tidak terlepas dari reaksi terhadap perkembangan ...

Hukum Pajak di Indonesia

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntasi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu admininistrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sederhana dan efektif. Penerapan ilmu administrasi, akuntansi, dan ilmu keuangan dilakukan untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap keberadan objek pajak berikut potensinya. Sementara, penerapan ilmu hukum umum lainnya, tidak dilakukan secara serta merta ke dalam hukum pajak, melainkan dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi dengan berbagai cara seperti dengan memberikan pengertian, batasan, perluasan, dan pengecualian tersendiri terkait dengan subjek, objek, dan akibat hukum pajak yang sekaligus menjadikan hal- hal tersebut sebagai kekhususan yang berlaku dalam ilmu hukum pajak. Kekhususan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dengan orientasi ilmu hukum pajak yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi budgeter dan reguler. Dalam konteks ini, ilmu hukum pajak mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi perpajakan dan ilmu hukum pajak itu sendiri. Aspek hukum administrasi perpajakan merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus beserta hubungan timbal balik keduanya terkait pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak (realisasi fungsi budgeter). Adapun aspek hukum pajak merupakan seperangkat hukum pajak materiel dan hukum pajak formil yang mengatur dan memberikan hak-hak hukum bagi wajib pajak maupun fiskus sehingga tercipta perlindungan hukum dan keadilan di bidang perpajakan (fungsi reguler). Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga ...

Pengantar Pelaporan Korporat Kontemporer

Pelaporan korporasi terus berkembang mengikuti perkembangan bisnis. Pelaporan yang baik adalah pelaporan yang mengungkapkan informasi kinerja perusahaan secara holistik dan komprehensif. Pelaporan korporasi yang baik akan dapat membantu peningkatan pemahaman dari investor dan kreditor terhadap nilai dan reputasi perusahaan. Pelaporan korporasi saat ini terbagi menjadi pelaporan keuangan dan pelaporan non-keuangan. Pelaporan keuangan saat ini di Indonesia mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS). Saat ini tren pelaporan keuangan adalah lebih berfokus pada peningkatan aspek pengungkapan informasi dalam laporan keuangan sehingga mampu mengomunikasikan informasi kinerja dan kondisi perusahaan dengan lebih baik. Arah dan fokus pelaporan keuangan ini selaras dengan pelaporan non-keuangan, di mana pelaporan non-keuangan mengeksplorasi isu pengungkapan terkait dengan 3 bidang, yaitu Environmental, Social, and Governance (ESG). Pada intinya semua pelaporan korporasi diarahkan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (corporate value). Buku ini merupakan referensi bagi para pimpinan perusahaan, eksekutif, akademisi, maupun pemerhati dan pengamat pelaporan korporasi di Indonesia. Dikemas dalam 7 bab dan lebih bersifat memperkenalkan berbagai macam perkembangan pelaporan korporat di dunia, diharapkan dengan buku ini, para pembaca dapat mengetahui tren pelaporan korporat dan dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi implementasi pelaporan korporasi di Indonesia. Buku ini dapat digunakan di semua jenjang strata pendidikan D-3, D-4, S-1, S-2, dan S-3 oleh mahasiwa, dosen, dan juga periset terutama pada bidang ilmu akuntansi dan juga manajemen bisnis. Buku ini dapat menjadi buku pegangan untuk mata kuliah pelaporan korporat, akuntansi sosial, topik khusus akuntansi, atau seminar ilmu akuntansi atau seminar akuntansi kontemporer. Buku ini juga dapat menjadi buku referensi bagi para periset yang berminat untuk melakukan riset- riset terkait dengan pelaporan korporasi. Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Model bisnis didefinisikan sebagai “sistem input, aktivitas bisnis, output yang dipilih dan hasil yang bertujuan untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek ...

Pengantar Ekonomi Islam

Kajian Teologis, Epistemologi, dan Empiris

Buku Pengantar Ekonomi Islam dibagi dalam tiga bagian: pertama, landasan teologis ekonomi Islam. Dalam bagian ini, dijelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan, serta landasan berpikir sistem ekonomi Islam. Kajian Islam dan ilmu pengetahuan tetap selalu menarik untuk dikaji agar supaya dapat dipahami bahwa Islam sebagai sistem keyakinan juga sebagai sistem pengetahuan yang banyak memberikan cakrawala ilmiah aktual. Dengan pemahaman Islam dan ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan pemahaman awal tentang sistem dan ilmu ekonomi Islam. Kedua, tentang epistemologi ekonomi Islam yang dibahas dalam bagian keempat (peta pemikiran ekonomi Islam), dan bagian kelima (hierarki pemikiran ekonomi Islam). Pada bagian ini, telah banyak buku atau literasi yang membahas tentang epistemologi ekonomi Islam. Namun dalam buku ini, terdapat beberapa kritik dan paradigma yang berbeda dalam penjelasannya, terutama tentang peta pemikiran ekonomi Islam. Ketiga, tentang kajian empiris sistem ekonomi Islam. Dibagi dalam bagian keenam (perkembangan perbankan Islam di dunia), dan bagian ketujuh (ekonomi Islam di Indonesia). Bagian-bagian tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan metodologi dalam memahami ilmu dan sistem ekonomi Islam. Hal yang sedang berproses menuju pada peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan ekonomi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku Pengantar Ekonomi Islam dibagi dalam tiga bagian: pertama, landasan teologis ekonomi Islam.

Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antarpelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat (konsumen) dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis. Persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antarpelaku usaha, pemerintah tidak perlu ikut campur, tetapi agar dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha maka pemerintah perlu campur tangan untuk melindungi konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi atau persekongkolan antarpelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi hingga akhirnya masyarakatlah yang akan menanggung beban. Buku ini menyajikan materi-materi pengantar hukum persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara keseluruhan buku ini dibagi ke dalam lima bab: pertama, membahas perjanjian yang dilarang menurut UU Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilarang menurut UU Nomor 5 Tahun 1999. Dilanjutkan dengan pemaparan larangan penggunaan posisi dominan dan proses perkara pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 di bab ketiga dan keempat. Di bab kelima, dijelaskan secara perinci tugas dan kewenangan KPPU, serta upaya hukum terhadap keberatan atas putusan KPPU. Buku ini ditujukan sebagai buku ajar mata kuliah Hukum Persaingan Usaha yang diajarkan di Fakultas Hukum, baik di jenjang sarjana (S-1) maupun pascasarjana (S-2), di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Buku pengantar ini akan membantu para mahasiswa untuk memahami persaingan usaha dan aturan hukum yang mendasarinya. Karenanya, buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, tidak hanya bagi para mahasiswa, namun juga bagi para pengusaha yang ingin mengetahui dan memahami hukum persaingan usaha. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antarpelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat (konsumen) dapat terlindungi dari ajang ...