Sebanyak 12 item atau buku ditemukan

Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi

Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 Identitas dan Integrasi Nasional Bab 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Bab 4 Kewajiban dan Hak Warga negara Bab 5 Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi Bab 6 Negara Hukum dan Penegakan Hukum Bab 7 Wawasan Nusantara Bab 8 Ketahanan Nasional Pada Edisi Keempat ini, terdapat perubahan materi PKn di perguruan tinggi terkait dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa selaku pembelajar serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 ...

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum ...

Pendidikan Kewarganegaraan

NKRI Harga Mati Edisi Pertama

Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik. Dengan demikian, materinya dapat dipakai untuk melandasi kajian komunikasi yang dilakukan di perguruan tinggi, seperti mahasiswa dan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Dakwah, Komunikasi Visual, dan juga untuk mereka yang sedang menulis tesis maupun disertasi di bidang Ilmu Komunikasi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik.

Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini terdiri dari 8 bab, yakni: (1) Filsafat Pancasila, (2) Identitas Nasional, (3) Politik Dan Strategi, (4) Demokrasi Indonesia, (5) Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law, (6) Hak Dan Kewajiban Warga Negara, (7) Geopolitik Indonesia, (8) Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional).

Buku ini terdiri dari 8 bab, yakni: (1) Filsafat Pancasila, (2) Identitas Nasional, (3) Politik Dan Strategi, (4) Demokrasi Indonesia, (5) Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law, (6) Hak Dan Kewajiban Warga Negara, (7) Geopolitik Indonesia, (8) ...

Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan terbitnya buku ini, dan sampai dihadapan para pembaca yang budiman, maka kami berharap sekecil apa pun ini, dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak selaku warganegara yang berkewarganegaraan serta hidup bersama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah: Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat. Bab 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bab 4. Identitas Nasional. Bab 5. Negara Bab 6. Hak dan Kewajiban Warganegara. Bab 7. Hak Asasi Manusia (HAM) Bab 8. Otonomi Daerah (OTDA). Bab 9. Wawasan Nusantara. Bab 10. Ketahanan Nasional. Bab 11. Geostrategi Indonesia.

Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah: Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat. Bab 3.

Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai macam istilah. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan sejak tahun 1790. Di Indonesia Pendidikan ke­warga­negaraan dimulai pada tahun 1957 yang dikenal dengan istilah ci­vics. Penerapannya sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi ke­warga­negaraan pada tahun 1968. Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civicus, selanjutnya kata civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata civic yang berarti warga negara atau kewarganegaraan. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasar­nya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk men­jadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa ke­bangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, se­orang lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, me­miliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai macam istilah.

Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21

Menghadapi era perkembangan pendidikan abad 21, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki kompetensi dan keahlian sesuai denan 21st Century Parnership Learning Framework. Kerangka ini merupakan jalan terang bagi Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada standar dan penilaian, kurikulum dan pengajaran, pengembangan profesional, dan lingkungan belajar. Buku ini berisi beragam tulisan solutif bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang diurai berdasarkan kerangka pembelajaran abad 21. Oleh karena itu diharapkan buku ini dapat menambah pengetahuan dan membantu pembaca , khususnya guru, dosen, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam mempelajari Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21.

Oleh karena itu diharapkan buku ini dapat menambah pengetahuan dan membantu pembaca , khususnya guru, dosen, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam mempelajari Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI DENGAN UUD 1945)

Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi. Oleh sebab itu cakupan materi konstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini cukup luas dan padat. Faktor itulah yang menyulitkan penulis untuk mengkompilasikannya dengan materi lain yang pada umumnya dimuat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah bagian materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya, seperti Pancasila, Identitas Nasional, Demokrasi Indonesia, Hak Asazi dan Rule Of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia akan dibahas secara terpisah dalam buku tersendiri.

Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI PANCASILA DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter. Salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan akhirnya adalah mampu mengimplementasikan nilai kehidupan yang terkandung dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk pada sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” tentu erat kaitannya dengan agama, Ahlussunnah Wa Jama’ah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam. Nilai kehidupan Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara sangat relevan dengan nilai Pancasila mengingat pendirian bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan, dan Pancasila sendiri merupakan filsafat, ideologi, juga paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Perpaduan nilai Pancasila dengan nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah akan menciptakan generasi yang berkarakter, berjiwa religius serta mampu meningkatkan rasa cinta tanah air. Tentunya hal tersebut sangat selaras dengan konsep bela negara pada sistem pertahanan negara yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan

Syukur Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wata’ala, buku yang berjudul: “Pendidikan Kewarganegaraan”, telah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, bagi sanak keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, yang telah membawa manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang telah dirasakan saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan adalah bahan pelajaran (mata pelajaran atau mata kuliah) pada pendidikan formal di Indonesia, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bahkan, lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, juga wajib memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, buku ini mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan, yaitu mengapa bahan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus diberikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi? Penyusunan buku ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan buku ini. Akhirnya, kepada Allah subhanahu wata’ala dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya, semoga buku ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak, terutama bagi diri penulis, Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bahan pelajaran (mata pelajaran atau mata kuliah) pada pendidikan formal di Indonesia, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.