Sebanyak 4098 item atau buku ditemukan

Studi Kelayakan Bisnis

Edisi Revisi

Buku ini membahas tuntas studi kelayakan bisnis yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang hendak membuka usaha atau menanamkan investasi baru. Pembahasan dimulai dari konsep dan pengertian dasar hingga seluruh aspek yang terkait dengan studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik operasi, manajemen, organisasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian Studi Kelayakan Bisnis (SKB) adalah: Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak ...

Pendidikan Kewarganegaraan

Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali, dan memantapkan peserta didik di jenjang pendidikan tinggi formal dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Baca dan pelajari selengkapnya dalam buku ini, dan jadilah warga negara yang baik :) |Penerbit Deepublish, Deepublish, Pendidikan Kewarganegaraanm Kewarganegaraan, Pendidikan |

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan

Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era Reformasi, dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) sangat penting, artinya bagi penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti hal tersebut, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Buku yang ada di tangan pembaca ini, mendukung model dan strategi pembelajaran. Di sini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global. Diharapkan dengan demikian, mahasiswa—sebagai pemuda harapan masa depan bangsa—dapat mengembangkan negara dan bangsa dengan ide-ide yang berlandaskan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai matakuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi

Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 Identitas dan Integrasi Nasional Bab 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Bab 4 Kewajiban dan Hak Warga negara Bab 5 Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi Bab 6 Negara Hukum dan Penegakan Hukum Bab 7 Wawasan Nusantara Bab 8 Ketahanan Nasional Pada Edisi Keempat ini, terdapat perubahan materi PKn di perguruan tinggi terkait dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa selaku pembelajar serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 ...

Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah dan nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peranan yang strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan rumusan “Civic Internation” pada tahun 1995, disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, Untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokrasi Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Selain itu nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terbukti keandalannya. Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah dan nama.

Pendidikan Kewarganegaraan

Terbentuknya negara Indonesia tidak sekadar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan dalam rangka mempertahankan dan merawat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju terciptanya situasi yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat. Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum serta keragaman, untuk menjadi generasi yang berkepribadian dan bertanggung jawab. Konten atau materi dalam buku ini sistematis dan komprehensif sehingga layak untuk dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa dan semua pihak yang ingin memahami seluk-beluk kewarganegaraan, baik itu dalam konteks akademik maupun praktis. Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran ...

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum ...

Pendidikan Kewarganegaraan

NKRI Harga Mati Edisi Pertama

Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik. Dengan demikian, materinya dapat dipakai untuk melandasi kajian komunikasi yang dilakukan di perguruan tinggi, seperti mahasiswa dan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Dakwah, Komunikasi Visual, dan juga untuk mereka yang sedang menulis tesis maupun disertasi di bidang Ilmu Komunikasi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik.

Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini terdiri dari 8 bab, yakni: (1) Filsafat Pancasila, (2) Identitas Nasional, (3) Politik Dan Strategi, (4) Demokrasi Indonesia, (5) Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law, (6) Hak Dan Kewajiban Warga Negara, (7) Geopolitik Indonesia, (8) Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional).

Buku ini terdiri dari 8 bab, yakni: (1) Filsafat Pancasila, (2) Identitas Nasional, (3) Politik Dan Strategi, (4) Demokrasi Indonesia, (5) Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law, (6) Hak Dan Kewajiban Warga Negara, (7) Geopolitik Indonesia, (8) ...

Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan terbitnya buku ini, dan sampai dihadapan para pembaca yang budiman, maka kami berharap sekecil apa pun ini, dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak selaku warganegara yang berkewarganegaraan serta hidup bersama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah: Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat. Bab 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bab 4. Identitas Nasional. Bab 5. Negara Bab 6. Hak dan Kewajiban Warganegara. Bab 7. Hak Asasi Manusia (HAM) Bab 8. Otonomi Daerah (OTDA). Bab 9. Wawasan Nusantara. Bab 10. Ketahanan Nasional. Bab 11. Geostrategi Indonesia.

Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah: Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat. Bab 3.